Not known Factual Statements About intelijen indonesia
Not known Factual Statements About intelijen indonesia
Blog Article
Tak hanya itu, kemajuan teknologi intelijen juga menimbulkan perhatian. Diyauddin mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi luar negeri dalam sistem intelijen nasional dapat membawa risiko keamanan yang serius.
Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan scenario, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.
Some websites in this selection might be limited to onsite access only; begin to see the Entry Issue statement in Every single product file For more info.
BAKIN, which later on grew to become BIN, remains to be under the scrutiny with the armed forces, especially concerning their alleged relationship to numerous social conflicts and violent functions that occurred soon after 1998, noticed as a mirrored image of Soeharto’s ‘anger.’ There are a few views shaped right now. Initial
Namun, tidak semua aktivitas intelijen tersebut terkait dengan kepentingan rezim, melainkan ada juga yang merupakan bagian dari pertarungan kekuasaan atau pun konflik di inner institusi intelijen sendiri.
Media massa sangat efektif menggiring opini publik, untuk menghakimi sesuatu yang belum pasti terjadi. Medan perang intelijen ke depan adalah informasi dan pembentukan opini. Penggalangan media dan opini yang intens tanpa mengabaikan kebebasan pers, harus dilakukan secara terpola dan komprehensif. Di Sini Dalam hal ini kuncinya bukan hanya bereaksi dan melakukan counter
The general public trauma from incredible intelligence ‘powers’—Specially military services intelligence—allowing control of the general public sphere as well as the political program has not entirely disappeared nonetheless. In a country which has professional 32 many years of authoritarian on the Orde Baru (New Purchase) rule (1965-1998), the arrangement of all intelligence aspects in govt agencies and ministries remains a crucial concern.
Some jurist labeled this as being a lasting precedence under the doctrine of faste jurisprudence, which serves a fairly binding electrical power. Other jurists On the flip side, nonetheless deal with these priority like any other priority, i.e., as not obtaining any binding electricity. They simply Use a persuasive drive of priority. Jurisprudences from your Supreme Court docket and the Constitutional Court are revealed on line. Jurisprudences from the Supreme Courtroom which were commonly recognized as lasting jurisprudences are offered on the web as well.
This strain also brought about a worsening financial predicament; 2). The elite conspiracy, In particular the ICMI leadership, which withdrew aid, mobilized demonstrations and urged the leadership of the Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pelita.Co merupakan portal berita yang menitik beratkan pada akurasi dan ketajaman berita dengan sumber informasi yang terpercaya.
Situasi berubah pasca-Dekrit 1950, di mana kebijakan Soekarno berorientasi pada sipil dan konsolidasi politik dalam negeri.
Selama ini kritik dari elemen masyarakat sipil terhadap institusi keamanan seperti BIN terus bermunculan akibat ketidakpastian pertanggungjawaban negara atas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama orde baru misalnya berbagai kasus penghilangan aktivis.
The civilian-managed Ministry of Defense proposed to President Soekarno to type a strategic intelligence Business with a “civil character,” which didn't appear beneath the auspices from the army. In July 1946, protection minister Amir Sjarifuddin tried out to make a “
Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.